Seorang intelektual muda Muslim mendesak umat Katolik untuk melepaskan segala prasangka apapun dan memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) bulan depan, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis mereka.
Jutaan rakyat Indonesia akan memilih para kepala daerah pada 15 Februari di 101 daerah di seluruh tanah air dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk DKI Jakarta.
Tiga kandidat yang bersaing menjadi gubernur DKI Jakarta, termasuk petahana Basuki Tjahaja Purnama, atau “Ahok.” Para calon lainnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Anies Baswedan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan dalam Kabinet Kerja.
“Kita harus memilih pemimpin yang berani yang bisa membuat perubahan di ibukota ini,” kata Mohammad Qodari, direktur eksekutif Indo Barometer, sebuah lembaga survei dan penelitian independen, kepada ratusan umat Katolik dari sejumlah paroki di keuskupan agung Jakarta, yang menghadiri seminar di aula Paroki Hati Kudus, Kramat, Jakarta Pusat, pada 15 Januari.
Ahok dicalonkan untuk masa jabatan kedua meski menghadapi tuduhan penghujatan atas komentar yang dibuat selama pidato pada September yang banyak umat Muslim menuduh dia melakukan penghinaan terhadap Alquran.
Dukungan kepada Ahok telah merosot dari 65 persen menjadi 35 persen menyusul tuduhan penodaan tersebut.
Pada pertemuan itu Qodari memuji Ahok, dengan mengatakan gubernur itu telah mengubah Jakarta dari sebuah kota metropolitan. Sebelumnya, menurutnya, Jakarta hanya sebuah kampung besar karena banyak tempat kumuh, banjir, dan sungai-sungainya kotor.
“Anda jangan memilih golput,” kata Qodari pada pertemuan itu, seraya menambahkan bahwa “Anda tidak hanya menjadi umat Katolik, tetapi juga menjadi warga bangsa baik.”
Pastor Guido Suprapto, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (Kerawam KWI), mengatakan para uskup Indonesia telah mengeluarkan Surat Gembala terkait Pilkada pada November tahun lalu, mendorong umat Katolik untuk berpartisipasi dalam pemilu dan bahkan meminta umat untuk ikut mengawal seluruh proses Pilkada mulai dari kampanye hingga debat terbuka di televisi.
“Partisipasi dalam Pilkada adalah panggilan dan perutusan kita sebagai orang beriman guna mewujudkan kebaikan bersama,” katanya.
Umat Katolik dapat membuat perubahan dengan memilih para calon pemimpin daerah dan memastikan orang yang bijak, menghayati nilai-nilai agamanya dengan baik dan benar, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti-kekerasan serta peduli pada pelestarian lingkungan hidup, katanya.
Imam itu juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin daerah yang jelas-jelas berwawasan sempit, cenderung mementingkan kelompok, terindikasi bermental koruptif dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan.
“Marilah kita mengiringi proses pelaksanaan Pilkada dengan doa. Kita memohon berkat Tuhan agar Pilkada berlangsung dengan damai dan menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas serta mau berjuang keras memperhatikan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan umum,” tambahnya.
Yunarto Wijaya, seorang pengamat politik, mengatakan Gereja perlu mendorong umat untuk tidak memilih calon yang primordial dan menyebarkan isu SARA.
Menurut awam Katolik itu, “Pilkada kali ini jauh lebih keras ketimbang sebelumnya. Siapa yang menang akan menentukan kebangsaan kita.”
Sementara itu, Gereja mengeluarkan seruan berbunyi :
Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan seruan kepada umat Katolik untuk memilih dengan cerdas dan bertanggung jawab serta memilih calon pemimpin yang bijak, menghayati nilai-nilai agamanya dengan baik dan benar, peduli terhadap sesama, berpihak terhadap rakyat kecil, cinta damai dan anti-kekerasan, serta peduli pada pelestarian lingkungan hidup.
Seruan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada 10 November 2016 di kantor Konferensi Waligereja Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, menutup Sidang Tahunan KWI yang berlangsung 31 Oktober hingga 10 November 2016.
Berikut ini seruan para uskup selengkapnya:
PILKADA YANG BERMARTABAT
SEBAGAI PERWUJUDAN KEBAIKAN BERSAMA
Saudara-saudari yang terkasih,
Bangsa kita akan menyelenggarakan Pilkada serentak untuk kedua kalinya. Jumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada adalah 7 (tujuh) provinsi, 18 (delapan belas) kota, dan 76 (tujuh puluh enam) Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tahapan penting yang harus kita ketahui adalah masa kampanye tanggal 26 Oktober – 11 Februari 2017, masa tenang tanggal 12-14 Februari. Waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan tanggal 15 Februari. Masa rekapitulasi suara adalah tanggal 16-27 Februari dan saat penetapan calon terpilih tanpa sengketa adalah 8-10 Maret.
Melalui Pilkada kita memilih pemimpin daerah yang akan menduduki jabatan hingga lima tahun ke depan. Marilah kita jadikan Pilkada sebagai sarana dan kesempatan untuk memperkokoh bangunan demokrasi dan upaya nyata mewujudkan kebaikan bersama. Sikap ini dianjurkan oleh ajaran Gereja: “Hendaknya semua warga negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum” (Gaudium et Spes 75). Oleh karena itu, kita harus berpartisipasi dalam Pilkada dengan penuh tanggungjawab berpegang pada nilai-nilai kristiani dan suara hati.
Saudara-saudari yang terkasih,
Selain berharap, kita juga terpanggil untuk ikut bertanggungjawab agar Pilkada berjalan dengan bermartabat dan berkualitas. Sebagai bentuk dukungan dan partisipasi yang optimal terhadap Pilkada, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Ikutlah mengawal proses Pilkada
Bersama warga masyarakat kita mengawal Pilkada agar berjalan dengan damai dan sesuai dengan amanat undang-undang. Hal penting dalam proses Pilkada yang perlu dikawal adalah tersedianya fasilitas yang memadai bagi berlangsungnya hubungan pengenalan secara timbal balik antara calon dengan pemilih dan kepastian bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak memilih secara Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur, Adil).
Proses Pilkada yang damai menjadi syarat penting yang harus dikawal semua pihak. Jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara terbuka maupun terselubung. Apabila kekerasan terjadi, damai dan rasa aman tidak akan mudah dipulih-kan. Kita perlu waspada terhadap berbagai upaya untuk memecah belah dalam proses Pilkada. Kedamaian dan persatuan tidak boleh dikorbankan demi target politik tertentu dalam Pilkada.
Mengantisipasi munculnya masalah dan ancaman
Hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah dan harus diantisipasi adalah: pertama, siasat politik yang tidak sehat atau menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Kedua, kemampuan dan integritas penyelenggara Pilkada (KPU dan PANWASLU).
Proses Pemilu terdahulu memberi bukti ada penyelenggara Pemilu yang tersangkut masalah dan membuat masalah karena tidak netral bahkan ikut memanipulasi suara. Pelanggaran yang berpotensi menimbulkan masalah harus diantisipasi bersama dan harus ada penegakkan hukum yang adil dan efektif untuk memberi jaminan terselenggaranya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.
Apabila Pilkada telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang, hendaknya kita rela menerima hasilnya dan siap memberikan dukungan untuk menjadi pemimpin bagi seluruh warga masyarakat. Segala perbedaan pendapat dan pilihan politik, hendaknya berhenti saat kepala daerah hasil Pilkada dilantik.
Pilihlah dengan cerdas dan bertanggungjawab
Gereja hendaknya mendorong umat untuk menggunakan hak dengan berpartisipasi dalam Pilkada dan memastikan tidak membawa lembaga Gereja masuk ke dalam politik praktis. Setiap warga negara yang telah memiliki hak suara harus ikut terlibat menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin daerah melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Ikut memilih dalam Pilkada merupakan hak dan panggilan sebagai warga negara. Dengan ikut memi-lih berarti kita ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan dan kelangsungan kehidupan daerahnya. Oleh karena itu, penting disadari bahwa pemilih tidak saja memberikan suara, me-lainkan menentukan pilihan dengan cerdas, bertanggungjawab, dan sesuai dengan suara hati. Kita yang punya hak suara janganlah Golput!
Pahamilah kriteria pilihan dan kiat dalam memilih dengan tepat
Para calon pemimpin daerah yang akan kita pilih harus dipastikan orang bijak, yang menghayati nilai-nilai agamanya dengan baik dan benar, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan serta peduli pada pelestarian lingkungan hidup. Calon pemimpin daerah yang jelas-jelas berwawasan sempit, cenderung mementingkan kelompok, terindikasi bermental koruptif dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan jangan dipilih.
Hati-hatilah supaya kita tidak terjebak dan ikut dalam politik uang yang dilakukan calon untuk mendapatkan dukungan suara. Penting untuk kita ingat bahwa politik uang bertentangan dengan ajaran Kristiani dan merusak asas-asas demokrasi.
Berdoalah untuk pelaksanaan Pilkada
Marilah kita mengiringi proses pelaksanaan Pilkada dengan doa. Kita memohon berkat Tuhan agar Pilkada berlangsung dengan damai dan menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas serta mau berjuang keras memperhatikan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan umum.
